Qudsngo – Negara Qatar mengutuk keras upaya kudeta yang gagal yang diumumkan pemerintah Sudan digagalkan hari ini. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri mengatakan upaya ini menargetkan aspirasi dan harapan rakyat Sudan yang bersaudara untuk transisi demokrasi, kebebasan, perdamaian dan keadilan.

Pernyataan itu menegaskan kembali dukungan penuh Negara Qatar untuk Sudan dan saudara-saudaranya untuk menjaga kedaulatan, persatuan, keamanan, dan stabilitasnya.

Pihak berwenang Sudan telah melaporkan upaya yang gagal untuk menggulingkan pemerintah transisi negara itu, menyalahkan “petugas militer dan warga sipil” dari mantan pemerintahan Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan. Pihak Qatar sangat mengutuk upaya kudeta tersebut.

Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok membahas upaya kudeta, yang terjadi Selasa pagi, sebagai “perpanjangan dari upaya sebelumnya” untuk menggulingkan pemerintah transisi yang dibuat setelah pemimpin lama al-Bashir digulingkan dari kekuasaan pada 2019.

“Mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi di kota yang berbeda pada saat krisis nasional dengan menutup pelabuhan dan jalan, dan mencoba menghentikan kami untuk bergerak maju selama masa transisi,” katanya.

Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Penerangan Hamza Baloul mengatakan perwira militer dan warga sipil yang terkait dengan al-Bashir telah mencoba kudeta tetapi dengan cepat dikendalikan.

“Kami mengendalikan upaya kudeta oleh perwira militer Selasa pagi,” kata Baloul.

Pihak berwenang “telah menangkap para pemimpin aksi kudeta tersebutl, yang melibatkan perwira militer dan warga sipil yang berpihak pada rezim sebelumnya”, tambahnya.

Militer mengatakan “sebagian besar” dari mereka yang terlibat dalam upaya kudeta telah ditangkap, termasuk 11 petugas.

“Tentara mendapatkan kembali kendali atas situs-situs yang berusaha direbut oleh para pelaku,” katanya. “Pencarian dan penyelidikan masih berlangsung untuk orang-orang yang terlibat dalam aksi kudeta tersebut.”

Televisi pemerintah telah menayangkan lagu-lagu patriotik saat mengumumkan upaya kudeta dan mendesak “rakyat untuk menghadapinya”.

Sebuah sumber pemerintah mengatakan bahwa informasi tentang upaya kudeta telah tersedia bagi pemerintah pada Senin malam.

Dilaporkan dari Khartoum, Hiba Morgan dari Al Jazeera mengatakan ibu kota bangun untuk “pagi yang tampak seperti pagi yang cukup normal”, kecuali bahwa salah satu jembatan menuju Omdurman, kota kembar ibu kota diblokir.

“Ada tank di jembatan yang mencegah warga sipil menyeberang yang memunculkan pertanyaan dari orang-orang mengapa ada tank,” jelas Morgan. “Namun tak lama setelah itu, datang laporan bahwa ada upaya kudeta yang telah digagalkan.”

Dia menambahkan bahwa para pejabat mengatakan kudeta menargetkan depot senjata tentara, dan berpotensi bertujuan untuk mengambil alih televisi negara, markas tentara, serta upaya untuk membubarkan Dewan Menteri dan Dewan Kedaulatan yang membentuk pemerintahan transisi negara itu.

Rincian lebih spesifik tentang motif dan siapa sebenarnya yang berada di balik kudeta tidak tersedia, dan tidak ada kelompok politik yang mengaku bertanggung jawab, tambah Morgan.

Lalu lintas tampak lancar di pusat Khartoum pada hari Selasa, termasuk di sekitar markas tentara, di mana protes massa selama berbulan-bulan mendorong penggulingan presiden veteran al-Bashir dalam kudeta istana pada April 2019.

Negara ini saat ini diperintah oleh pemerintah transisi yang terdiri dari perwakilan sipil dan militer yang dilantik setelah penggulingan al-Bashir dan ditugaskan untuk mengawasi kembalinya pemerintahan sipil penuh.

Perpecahan politik yang memanas dan masalah kiris ekonomi yang diwarisi dari rezim sebelumnya yaitu al-Bashir telah membayang-bayangi masa transisi tersebut.

Ketegangan antara sipil dan militer terus berlanjut, demikian juga ketegangan antara militer dan pasukan paramiliter Dukungan Cepat, yang beroperasi di bawah naungan militer.

Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan serangkaian reformasi ekonomi yang ketat agar memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan utang dari Dana Moneter Internasional.

Langkah-langkah tersebut, yang mencakup pemotongan subsidi dan pelampungan pound Sudan yang dikelola, dipandang oleh banyak orang Sudan sebagai terlalu keras.

Meningkatnya biaya hidup memicu protes sporadis pecah menentang reformasi yang didukung IMF tersebut.

Waleed Madibo, pendiri dan presiden Forum Kebijakan Sudan, mengatakan bahwa frustrasi dengan kepemimpinan Sudan telah meningkat.

“Badan legislatif seharusnya dibentuk tiga bulan setelah revolusi, sekarang sudah tiga tahun dan tidak ada sinyal bahwa komponen sipil pemerintah sedang mencoba untuk merumuskan badan itu,” tambahnya.

“Tampaknya kurangnya kepemimpinan dan kurangnya visi yang dapat membawa negara keluar dari rawa ini,” kata Madibo.